Minggu, 15 Oktober 2017

JASA MANAJEMEN BISNIS & KEUANGAN



KJA Ashadi dan Rekan ® , konsultan bisnis dan keuangan, menyediakan jasa Manajemen Bisnis dan Keuangan, sebagai berikut :
  • Jasa Pembuatan Business Plan ( Rencana Bisnis )
  • Jasa Pembuatan Feasibility Study ( Studi Kelayakan Bisnis )
  • Jasa Pengembangan Bisnis / Usaha ( Business Development )
  • Jasa Pembuatan SOP ( Standard Operating Procedure ) / Prosedur Operasional Standar
  • Jasa Konsultan Sertifikasi ISO Certification
  • Jasa Pembuatan Sistem Komputerisasi / Sistem IT / TI / Teknologi Informasi ( Information Technology & Systems ) ( Konsultan IT Sistem )
  • Jasa Manajemen Keuangan: Modal Kerja, Arus Kas ( Cash Flows )
  • Jasa Manajemen Investasi / Investments

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

E FAKTUR KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA SYARAT DAN KETENTUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PKP CABANG




1. Pengurus yang menandatangani surat permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.

2. Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPH Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
3. SPT Tahunan PPh Badan dimaksud harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
4. Pengurus pusat dimaksud pada butir 1 harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA (BEA MATERAI)




KETENTUAN KHUSUS
Dalam Pasal 11 UU BM diatur ketentuan khusus mengenai sejumlah larangan bagi Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pelabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya. Mereka tidak dibenarkan untuk :
  1. Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
  2. Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen lain yang berkaitan;
  3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
  4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP:
  1. Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;
  2. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;
  3. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya;
  4. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai;
  5. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan).

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

JASA BIAYA PEROLEHAN (COST OF ACQUISITION) PADA AKUNTASI UNTUK AKUISI

Suatu akuisisi harus dibukukan sebesar biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aktiva setara kas yang dibayar atau nilai wajar.(pada tanggal pertukaran) aktiva lain yang diberikan oleh perusahaan pengakuisisi, sebagai imbalan atas perolehan kendali atas aktiva neto perusahaan lain, ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut.
Jika dalam suatu akuisisi terdapat lebih dari satu transaksi pertukaran, maka biaya perolehannya adalah penjumlahan dari seluruh transaksi. Apabila akuisisi dilakukan secara bertahap, maka pembedaan antara tanggal akuisisi dan tanggal transaksi pertukaran sangat penting. Karena akuntansi akuisisi dimulai sejak tanggal akuisisi, maka digunakan informasi biaya perolehan dan nilai wajar yang ditentukan pada setiap tanggal transaksi pertukaran.
 Aktiva moneter yang diberikan dan kewajiban yang timbul dinilai berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal pertukaran. Jika penyelesaian (settlement) harga pembelian ditangguhkan, maka biaya perolehannya bukan nilai nominal kewajiban akan tetapi nilai sekarang (present value) dari harga pembelian tersebut, dengan memperhitungkan premi atau diskonto yang mungkin timbul pada saat penyelesaian.
 Dalam menentukan biaya perolehan, surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar pada tanggal transaksi pertukaran. Bila harga pasar pada suatu tanggal tertentu tidak dapat digunakan sebagai indikator yang tepat, pergerakan harga pada suatu periode tertentu sebelum dan sesudah diumumkannya syarat-syarat akuisisi perlu dipertimbangkan. Bila pasar tidak dapat dipercaya (unreliable) atau bila tidak terdapat penawaran harga, maka nilai wajar surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi diestimasi secara proporsional dengan nilai wajar perusahaan pengakuisisi atau.secara proporsional dengan nilai wajar perusahaan yang diakuisisi, tergantung mana yang lebih dapat ditentukan. Harga pembelian yang dibayar tunai kepada para pemegang saham perusahaan yang diakuisisi sebagai alternatif pembayaran dengan surat berharga, juga dapat menjadi bukti tentang total nilai wajar yang dibayarkan. Semua aspek akuisisi, termasuk faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi negosiasi, perlu dipertimbangkan, dan penilaian independen dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan nilai wajar surat berharga yang dikeluarkan.
Di samping harga pembelian, perusahaan pengakuisisi dapat mengeluarkan biaya Iangsung (direct cost) sehubungan dengan akuisisi tersebut. Biaya ini dapat terdiri dari biaya registrasi dan emisi saham, dan honorarium tenaga profesional seperti akuntan, penasihat hukum, penilai dan konsultan lainnya sehubungan dengan akuisisi. Biaya administrasi umum, termasuk biaya divisi akuisisi, dan biaya lain yang tidak dapat secara langsung diatribusikan pada akuisisi tertentu, tidak diakui sebagai biaya perolehan tetapi dibebankan pada saat terjadi pada periode berjalan.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

JASA AKUNTANSI UNTUK AKUISISI

Akuisisi (Acquisition)

Penggabungan usaha melalui akuisisi harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode pembelian, sebagaimana diatur pada artikel sebelumnya .
Penggunaan metode pembelian untuk akuisisi suatu perusahaan dibukukan seperti halnya pembelian aktiva Iainnya. Hal ini dilakukan karena dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban atau penerbitan saham dalam rangka memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan lain. Metode pembelian menggunakan biaya perolehan (cost) sebagai dasar untuk mencatat akuisisi tersebut.

Tanggal Akuisisi

 Sejak tanggal akuisisi, perusahaan pengakuisisi harus:
  •  melaporkan hasil usaha perusahaan yang diakuisisi dalam laporan laba ruginya; dan
  • melaporkan aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dalam neracanya serta goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut.
Tanggal akuisisi adalah tanggal pada saat kendali atas aktiva dan operasi suatu perusahaan yang diakuisisi secara efektif dialihkan kepada perusahaan pengakuisisi dan tanggal pada saat penerapan metode pembelian dimulai. Hasil usaha dari perusahaan yang diakuisisi dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan pengakuisisi dimulai sejak tanggal akuisisi. Pada hakikatnya, tanggal akuisisi adalah tanggal sejak perusahaan pengakuisisi mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatannya.
Pengendalian dianggap belum dialihkan kepada perusahaan pengakuisisi sebelum semua kondisi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak yang terkait dilaksanakan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa suatu transaksi harus diselesaikan secara hukum sebelum kendali secara efektif beralih kepada perusahaan pengakuisisi. Dalam menentukan apakah kendali secara efektif telah dialihkan, substansi akuisisi perlu dipertimbangkan.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

JASA AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA

Dalam akuntansi penggabungan usaha, substansi dari suatu akuisisi berbeda dengan penyatuan kepemilikan dan substansi transaksi tersebut perlu direfleksikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, metode akuntansi yang berbeda digunakan untuk masing-masing jenis penggabungan usaha tersebut di atas.
Akuisisi (Acquisition)
Pada dasarnya, pada semua penggabungan usaha, salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh kendali atas perusahaan lain. Pengendalian (control) diasumsikan diperoleh apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun pemilikan lebih dari 50%. Meskipun salah satu dari perusahaan yang bergabung tidak memiliki lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, perusahaan pengakuisisi mungkin tetap dapat diidentifikasi apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh:
  • kekuasaan (power) lebih dari 50% hak suara atas perusahaan yang lain tersebut berdasarkan perjanjian dengan investor lain;
  • kekuasaan (power) untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain
    tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
  • kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus
    perusahaan yang lain tersebut;
  • kekuasaan untuk mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan yang lain tersebut.
Walaupun kadangkala sulit untuk mengidentifikasi perusahaan pengakuisisi, akan tetapi terdapat salah satu indikasi berikut untuk menentukan pengakuisisi (acquirer). Sebagai contoh:
  •  nilai wajar suatu perusahaan yang bergabung lebih besar secara signifikan daripada perusahaan lainnya. Dalam hal ini, perusahaan yang lebih besar tersebut adalah pengakuisisi.
  • penggabungan usaha dilaksanakan melalui pertukaran saham berhak suara (voting common shares) dengan uang kas. Dalam hal ini, perusahaan yang membayar tunai tersebut adalah perusahaan pengakuisisi; atau
  •  penggabungan usaha mengakibatkan manajemen suatu perusahaan mendominasi penentuan anggota manajemen perusahaan gabungan. Dalam hal ini, perusahaan yang dominan tersebut adalah perusahaan pengakuisisi.
Reverse Acquisition
Kadangkala suatu perusahaan memperoleh saham perusahaan lain tetapi, sebagai bagian dari suatu transaksi pertukaran, perusahaan tersebut mengeluarkan sahamnya yang berhak suara (voting shares) dalam jumlah tertentu sehingga menyebabkan pengendalian perusahaan atas perusahaan gabungan beralih ke pemegang saham perusahaan yang sahamnya telah diakuisisi. Akuisisi ini disebut Reverse Acquisition. Meskipun secara formal perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut dapat disebut sebagai induk perusahaan, akan tetapi perusahaan yang pemegang sahamnya sekarang mengendalikan perusahaan gabungan adalah perusahaan pengakuisisi yang menikmati hak suara tersebut atau kekuasaan Iainnya seperti dijelaskan pada paragraf 10. Perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut dianggap telah diakuisisi oleh perusahaan lain yang bergabung, dan perusahaan lain tersebut dianggap sebagai perusahaan pengakuisisi dan dengan demikian harus menerapkan metode pembelian atas aktiva dan kewajiban perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

PSAK 21 PENGUNGKAPAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal Pendapat Akuntan Independen, rekapitalisasi dan transaksi modal yang lain.
Pengungkapan Per Jenis Saham
Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi:
  • modal dasar;
  • modal ditempatkan atau dipesan belum disetor;
  • modal disetor;
  • harga pari, harga nominal per lembar;
  • perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai Rupiah per jenis saham selama periode akuntansi;
  • hak istimewa atau hak mendahului;
  •  batasan khusus; dan
  •  penjelasan bila dapat konversi, tarif konversi.
Pengungkapan Kerugian PT 50% dari Modal
 Apabila perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, kewajiban untuk diumumkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam Berita Negara, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, selama Undang-Undang yang terkait masih berlaku.
Pengungkapan Kerugian PT 75% dari Modal
Apabila perseroan mencapai akumulasi kerugian sebesar tujuh puluh lima persendari modal, penjelasan bahwa demi hukum PT tersebut bubar, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, selama Undang-Undang yang terkait masih berlaku.
 Bila persyaratan modal minimum yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau akta pendirian tidak atau belum dipenuhi, maka harus diungkapkan. Misalnya batas minimum modal disetor dan jumlah pemegang saham PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek.
Pengungkapan Dividen
Pengungkapan dividen meliputi:
  •  jumlah dividen;
  • dividen per lembar saham;
  •  bentuk dividen;
  •  batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen;
  •  hutang dividen;
  • hutang dividen per lembar saham;
  •  pengumuman pembagian dividen, setelah tanggal neraca, sebelum tanggal Pendapat Akuntan Independen;
  •  jumlah kapitalisasi dividen saham dan pecah-saham, per lembar dan jumlah keseluruhan; dan
  •  laba per saham perlu disaji ulang (restated) berdasarkan jumlah saham yang setara setelah pecah-saham agar dapat diperbandingkan.
Pengungkapan Saham Beredar yang Diperoleh Kembali
 Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi:
  •  Saham beredar yang diperoleh kembali, metode cost, disajikan sebagai pengurang jumlah Modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan.
  • Saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai pari (par value), sebagai pengurang saham beredar (yaitu modal disetor) sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai pari dijumlahkan atau dikurangkan pada Agio Saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan.
Pengungkapan Bagian Lain Ekuitas
Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldo laba, agio, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi:
  •  perubahan selama periode akuntansi; dan
  •  batasan distribusi.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Jasa Konsultan Pajak Tanah

mulai dari beresan pungutan, sampai azas manfaatnya selalu menjadi tanya pun dengan rencana pemerintah mengenakan pajak atas tanah ngangg...