Minggu, 15 Oktober 2017

JASA KONSULTAN MANAJEMEN BISNIS & KEUANGAN, PSAK 22 ALOKASI BIAYA PEROLEHAN (ALLOCATION OF COST OF ACQUISITION)



Aktiva dan kewajiban yang diakui sesuai dengan Pengakuan Aktiva dan Kewajiban yang Dapat Diidentifikasi harus diukur dengan menjumlahkan:
  • nilai wajar aktiva dan kewajiban teridentifikasi yang diperoleh pada tanggal transaksi pertukaran sepanjang kepemilikan (interest) perusahaan pengakuisisi diperoleh melalui transaksi pertukaran; dan
  • hak minoritas atas Nilai tercatat aktiva dan kewajiban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi.
Goodwill yang timbul harus diakui sesuai dengan Pernyataan ini.
Biaya perolehan dialokasikan pada aktiva dan kewajiban sesuai dengan penjelasan sebelumya berdasarkan nilai wajar aktiva dan kewajiban pada tanggal pertukaran. Namun, biaya perolehan tersebut hanya berkaitan dengan persentase aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi. Oleh karena itu, jika perusahaan pengakuisisi tidak membeli seluruh saham perusahaan yang diakuisisi, maka kepemilikan minoritas yang ada ditetapkan berdasarkan proporsi minoritas atas nilai tercatat aktiva dan kewajiban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi. Hal ini karena hak minoritas tidak menjadi bagian dari transaksi pertukaran dalam akuisisi tersebut.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

JASA MANAJEMEN BISNIS & KEUANGAN



KJA Ashadi dan Rekan ® , konsultan bisnis dan keuangan, menyediakan jasa Manajemen Bisnis dan Keuangan, sebagai berikut :
  • Jasa Pembuatan Business Plan ( Rencana Bisnis )
  • Jasa Pembuatan Feasibility Study ( Studi Kelayakan Bisnis )
  • Jasa Pengembangan Bisnis / Usaha ( Business Development )
  • Jasa Pembuatan SOP ( Standard Operating Procedure ) / Prosedur Operasional Standar
  • Jasa Konsultan Sertifikasi ISO Certification
  • Jasa Pembuatan Sistem Komputerisasi / Sistem IT / TI / Teknologi Informasi ( Information Technology & Systems ) ( Konsultan IT Sistem )
  • Jasa Manajemen Keuangan: Modal Kerja, Arus Kas ( Cash Flows )
  • Jasa Manajemen Investasi / Investments

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

E FAKTUR KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA SYARAT DAN KETENTUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PKP CABANG

1. Pengurus yang menandatangani surat permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
2. Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPH Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
3. SPT Tahunan PPh Badan dimaksud harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
4. Pengurus pusat dimaksud pada butir 1 harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA (BEA MATERAI)



KETENTUAN KHUSUS
Dalam Pasal 11 UU BM diatur ketentuan khusus mengenai sejumlah larangan bagi Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pelabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya. Mereka tidak dibenarkan untuk :

  1. Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
  2. Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen lain yang berkaitan;
  3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
  4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP:
  1. Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;
  2. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;
  3. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya;
  4. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai;
  5. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan).

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

JASA BIAYA PEROLEHAN (COST OF ACQUISITION) PADA AKUNTASI UNTUK AKUISI

Suatu akuisisi harus dibukukan sebesar biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aktiva setara kas yang dibayar atau nilai wajar.(pada tanggal pertukaran) aktiva lain yang diberikan oleh perusahaan pengakuisisi, sebagai imbalan atas perolehan kendali atas aktiva neto perusahaan lain, ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut.
Jika dalam suatu akuisisi terdapat lebih dari satu transaksi pertukaran, maka biaya perolehannya adalah penjumlahan dari seluruh transaksi. Apabila akuisisi dilakukan secara bertahap, maka pembedaan antara tanggal akuisisi dan tanggal transaksi pertukaran sangat penting. Karena akuntansi akuisisi dimulai sejak tanggal akuisisi, maka digunakan informasi biaya perolehan dan nilai wajar yang ditentukan pada setiap tanggal transaksi pertukaran.
 Aktiva moneter yang diberikan dan kewajiban yang timbul dinilai berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal pertukaran. Jika penyelesaian (settlement) harga pembelian ditangguhkan, maka biaya perolehannya bukan nilai nominal kewajiban akan tetapi nilai sekarang (present value) dari harga pembelian tersebut, dengan memperhitungkan premi atau diskonto yang mungkin timbul pada saat penyelesaian.
 Dalam menentukan biaya perolehan, surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar pada tanggal transaksi pertukaran. Bila harga pasar pada suatu tanggal tertentu tidak dapat digunakan sebagai indikator yang tepat, pergerakan harga pada suatu periode tertentu sebelum dan sesudah diumumkannya syarat-syarat akuisisi perlu dipertimbangkan. Bila pasar tidak dapat dipercaya (unreliable) atau bila tidak terdapat penawaran harga, maka nilai wajar surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi diestimasi secara proporsional dengan nilai wajar perusahaan pengakuisisi atau.secara proporsional dengan nilai wajar perusahaan yang diakuisisi, tergantung mana yang lebih dapat ditentukan. Harga pembelian yang dibayar tunai kepada para pemegang saham perusahaan yang diakuisisi sebagai alternatif pembayaran dengan surat berharga, juga dapat menjadi bukti tentang total nilai wajar yang dibayarkan. Semua aspek akuisisi, termasuk faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi negosiasi, perlu dipertimbangkan, dan penilaian independen dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan nilai wajar surat berharga yang dikeluarkan.
Di samping harga pembelian, perusahaan pengakuisisi dapat mengeluarkan biaya Iangsung (direct cost) sehubungan dengan akuisisi tersebut. Biaya ini dapat terdiri dari biaya registrasi dan emisi saham, dan honorarium tenaga profesional seperti akuntan, penasihat hukum, penilai dan konsultan lainnya sehubungan dengan akuisisi. Biaya administrasi umum, termasuk biaya divisi akuisisi, dan biaya lain yang tidak dapat secara langsung diatribusikan pada akuisisi tertentu, tidak diakui sebagai biaya perolehan tetapi dibebankan pada saat terjadi pada periode berjalan.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA FISKAL LUAR NEGERI

WP Orang Pribadi selain membayar cicilan PPh terutang melalui pembayaran angsuran PPh Pasal 25, juga dengan pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN). pembayaran FLN ini dilakukan langsung di bandara atau pelabuhan pada waktu orang pribadi berangkat ke luar negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 ditentukan besarnya FLN yang harus dibayar orang pribadi sebagai berikut:
(1)  Dalam hal menggunakan pesawat udara, besarnya FLN Rp. 1.000.000,00
(2)  Dalam hal menggunakan kapal laut besarnya FLN Rp, 500.000,00
Setelah membayar FLN di loket-loket pembayaran Bank Penerima FLN atau Unit Pelaksana FLN di pelabuhan/bandara, orang pribadi yang membayar FLN akan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN). TBPFLN ini merupakan bukti kredit pajak,
Pembayaran FLN dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dibayar sendiri oleh WP OP yang bersangkutan atau dibayarkan oleh perusahaan.
a. FLN Dibayar sendiri oleh WP OP yang bersangkutan
Dalam hal FLN dibayar sendiri, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan NPWP-nya. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada SPT Tahunan. Selain FLN yang dibayar sendiri, FLN yang dibayar oleh anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, juga termasuk pembayaran FLN yang dapat dikreditkan. Apabila Orang Pribadi tersebut tidak mencantumkan NPWP-nya maka pembayaran FLN tersebut tidak dapat dijadikan bukti pembayaran kredit pajak tahun berjalan.
b. FLN dibayar perusahaan
Dalam hal FLN dibayar dengan uang perusahaan, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan identitas pribadinya serta identitas dan NPWP perusahaannya. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang perusahaan pada SPT Tahunan. Kepergian ke luar negeri tersebut harus dalam rangka dinas perusahaan dan hanya untuk diri karyawan (tidak termasuk istri/keluarga).
Terdapat pengaturan khusus atas FLN yang dibayarkan oleh pegawai perusahaan-perusahaan yang dikenakan Pajak Perseroan tahun 1925 dan Pajak Bunga deposito dan Royalti tahun 1970. Contohnya adalah perusahaan Kontraktor Production Sharing (KpS) Pertamina yang kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1983 dan dalam kontrak dinyatakan tunduk pada UU PPh yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Bagi perusahaan KPS tersebut, FLN yang telah dibayarkan kepada pegawai merupakan penghasilan sekaligus kredit PPh Pasal 2L bagi karyawan. Sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

JASA KONSULTAN MANAJEMEN BISNIS & KEUANGAN, PSAK 22 ALOKASI BIAYA PEROLEHAN (ALLOCATION OF COST OF ACQUISITION)



Aktiva dan kewajiban yang diakui sesuai dengan Pengakuan Aktiva dan Kewajiban yang Dapat Diidentifikasi harus diukur dengan menjumlahkan:

  • nilai wajar aktiva dan kewajiban teridentifikasi yang diperoleh pada tanggal transaksi pertukaran sepanjang kepemilikan (interest) perusahaan pengakuisisi diperoleh melalui transaksi pertukaran; dan
  • hak minoritas atas Nilai tercatat aktiva dan kewajiban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi.
Goodwill yang timbul harus diakui sesuai dengan Pernyataan ini.
Biaya perolehan dialokasikan pada aktiva dan kewajiban sesuai dengan penjelasan sebelumya berdasarkan nilai wajar aktiva dan kewajiban pada tanggal pertukaran. Namun, biaya perolehan tersebut hanya berkaitan dengan persentase aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi. Oleh karena itu, jika perusahaan pengakuisisi tidak membeli seluruh saham perusahaan yang diakuisisi, maka kepemilikan minoritas yang ada ditetapkan berdasarkan proporsi minoritas atas nilai tercatat aktiva dan kewajiban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi. Hal ini karena hak minoritas tidak menjadi bagian dari transaksi pertukaran dalam akuisisi tersebut.
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak silahkan  untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Jasa Konsultan Pajak Tanah

mulai dari beresan pungutan, sampai azas manfaatnya selalu menjadi tanya pun dengan rencana pemerintah mengenakan pajak atas tanah ngangg...