Minggu, 15 Oktober 2017

Konsultan Pajak Internasional



Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha
KJA Ashadi dan Rekan ® , konsultan bisnis dan keuangan , menyediakan jasa konsultan Pajak / Perpajakan , sebagai berikut :
  • Jasa Pembuatan Laporan Pajak
    • Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Tahunan
      • Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Tahunan Orang Pribadi / Perorangan
      • Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Tahunan Badan Usaha / Perusahaan
    • Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Masa Bulanan
      • Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Masa Bulanan Orang Pribadi / Perorangan
      • Jasa Pembuatan Laporan Pajak SPT Masa Bulanan Badan Usaha / Perusahaan
  • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Orang Pribadi / Perorangan
  • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Badan Usaha / Perusahaan
  • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pemotongan & Pemungutan
  • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPN & PPnBM
  • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Daerah
    • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hotel
    • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Restoran
    • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame
    • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hiburan
    • Jasa Perhitungan dan Pelaporan Pajak PBB & BPHTB
  • Perpajakan Internasional ( International Taxation )
  • Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
  • Penyelesaian Sengketa Pajak
  • Kajian & Riset Perpajakan


HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Jasa Audit Perusahaan



KJA Ashadi dan Rekan ® , konsultan bisnis dan keuangan , menyediakan jasa Audit, sebagai berikut :
Jasa Internal Audit:
  • Jasa Internal Audit / Pemeriksaan Intern
    • Jasa Audit Operasional / Kegiatan / Aktivitas Usaha
    • Jasa Internal Control / Pengendalian Intern
  • Jasa Audit Forensik ( Forensic Audit ) dan Audit Investigatif ( Investigative Audit )
Jasa Audit Laporan Keuangan & Review:
  • Jasa Audit Laporan Keuangan ( Rekanan KAP / Kantor Akuntan Publik )
  • Jasa Review Laporan Keuangan
    • Jasa Review PSAK ( Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan )
    • Jasa Review GAAP ( Generally Accepted Accounting Principles )
    • Jasa Review IFRS ( International Financial Reporting Standards )

HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA HUBUNGAN ISTIMEWA

Menurut pasal 9 UN Model:
Suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak persetujuan lainnya, atau Orang atau badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak pada persetujuan lainnya, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazim berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, sehingga laba yang timbul dinikmati oleh salah satu perusahaan yang apabila syarat-syarat itu tidak dapat dinikmati oleh perusahaan tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenai pajak. Apabila suatu negara pihak pada persetujuan mencakup laba satu perusahaan di Negara itu dan dikenai pajak laba yang telah dikenai pajak di Negara lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan-perusahaan independen, maka Negara lain itu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenai pajak. Penyesuaian-penyesuaian itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada persetujuan saling berkonsultasi.
Menurut UU Pajak Penghasilan:
Hubungan istimewa dianggap ada apabila pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen ) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% ( dua puluh lima persen ) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.
Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena faktor kepemilikan atau penyertaan; adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.
Pada perundang-undangan perpajakan Indonesia ada prosentase penyertaan modal yang lebih detil dan hubungan kekeluargaan, sedangkan pasal 9 UN model, yang disebut hubungan istimewa yaitu hubungan manajemen antara induk perusahaan yang berdomisili di salah satu negara dan anak perusahaan yang berdomisili di negara lainnya.
Independent Personal Services
Penghasilan dari usahan dapat terdiri dari penghasilan jasa-jasa professional yang meliputi kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, pendidikan, atau pengajaran yang dilakukan secara professional dan pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, ahli teknik, arsitek, akuntan, dan ahli hukum.
Negara sumber melepaskan hak pemajakannya atas penghasilan dari usaha tersebut yang timbul di wilayah yurisdiksinya, kecuali jasa professional atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan melalui suatu tempat tetap di negara tersebut.
Dalam rangka melindungi hak pemajakan negara sumber atas penghasilan di wilayah yurisdiksinya, digunakan kriteria lain yaitu time test (tes waktu). Apabila penghasilan dari usaha tersebut di negara sumber melebihi tes waktu yang diatur dalam P3B, maka negara tersebut memiliki wewenang pemajakan penuh atas penghasilan tersebut.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA PERPAJAKAN


DENDA
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan formal
BUNGA
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak
KENAIKAN
Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan materiil.
SANKSI PIDANA


HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK ATAU DIBEBASKAN.
Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang  pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak atau dibebaskan diatur dalam KMK No. 575/KMK.04/2000 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN.
Berikut adalah isi dari peraturan tersebut  :
a. PKP yang menggunakan Barang Modal baik untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP  atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN maupun untuk kegiatan lain yang tidak  berhubungan langsung dengan usaha dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang besarnya  sebanding dengan persentase penggunaan Barang Modal untuk kegiatan usaha yang  terutang PPN.
b. PKP yang telah mengkreditkan seluruh Pajak Masukan atas Barang Modal tersebut pada  saat perolehannya, maka bagian Pajak Masukan untuk yang bukan kegiatan usaha untuk  menghasilkan penyerahan yang terutang PPN, harus dihitung kembali dengan rumus  sebagai berikut  :
p’ x PM/T
P’   :  Prosentase penggunaan bukan untuk kegiatan usaha,
PM            :  Pajak Masukan,
T    :  Masa Manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut  :
–   Untuk bangunan adalah 10  tahun
–   Untuk lainnya adalah  5 tahun.
c. PKP yang melakukan :
1)    Kegiatan usaha terpadu yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang  yang atas penyerahannya terutang PPN dan yang tidak terutang PPN;
2)    Kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang terutang PPN dan  yang tidak terutang PPN;
3)    Kegiatan menghasilkan/memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang terutang PPN dan yang  tidak  terutang PPN;
4)    Kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya  terutang tetapi Dibebaskan;
Maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang  :
1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau PPN-nya dibebaskan, tidak dapat dikreditkan;
2) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, dapat dikreditkan;
3) Digunakan baik untuk unit/kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN dan unit.kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau PPN-nya dibebaskan,  dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran usaha yang terutang PPN terhadap  peredaran seluruhnya.
Penghitungan kembali Pajak Masukannya menggunakan formula sebagai berikut :
a. Untuk Barang Modal  =
X/Y x PM/T
b. Untuk  Bukan  Barang  Modal  =
X/Y x PM
X          : Jumlah peredaran usaha yang penyerahannya tidak terutang PPN/dibebaskan,
Y          : Jumlah keseluruhan peredaran usaha,
PM      : Pajak Masukan,
T          : Masa Manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut  :
– Untuk bangunan adalah 10 tahun,
– Untuk lainnya adalah 5 tahun.
d. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di  atas diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dikreditkan pada suatu Masa Pajak selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah akhir tahun buku. Dengan demikian tidak perlu disetor dengan SSP tersendiri.
e. Kewajiban menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tidak dilakukan jika masa manfaat Barang Modal tersebut telah terlampaui.

HUBUNGI KAMI:

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA PERBEDAAN METODE UTANG PAJAK DAN METODE PAJAK TANGGUHAN (DEFFERED TAX ASSETS)

PT Kurnia mengakui kerugian Rp 200 juta pada laporan keuangan tahun 2001 karena penghapusan piutang. Menurut fiskal jumlah ini hanya dapat dikurangkan pada saat kerugian tersebut direalisasi, yaitu saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Tahun 2003 piutang tersebut baru dapat dihapuskan sesuai letentuan perpajakan. PPh terutang tahun 2001 Rp 300 juta dan tahun 2003 Rp 350 juta. Tarif PPh 30%.
5.aktiva pajak tangguhan tahun 2001
Dengan metode utang pajak, tahun 2001 tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan Karena pengeluaran biaya belum direalisasi. Sehingga beban PPh tahun 2001 tidak dipengaruhi oleh pengakuan kerugian penghapusan piutang. Tetapi pada saat realisasi tahun 2003), terdapat pengakuan beban pajak akibat kerugian penghapusan piutang, yang belum diakui Pada tahun 2001.
Sebaliknya jika menggunakan metode pajak tangguhan, beban pajak tangguhan diakui pada tahun 2001. Sehingga beban PPh tahun 2001 menurut metode pajak tangguhan lebih kecil dari pada menurut metode utang pajak. Tetapi pada saat direalisasi (tahun 2003) tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sehingga pada tahun 2003 beban PPh menurut metode pajak tangguhan lebih besar dari pada menurut metode utang pajak.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Akiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya, dan dipisahkan antara aktiva/kewajiban pajak kini dan tangguhan. Aktiva pajak kini harus dikompensasi dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan dalam neraca.
6.komponen2 utama6. komponen2 utamann

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA FISKAL LUAR NEGERI

WP Orang Pribadi selain membayar cicilan PPh terutang melalui pembayaran angsuran PPh Pasal 25, juga dengan pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN). pembayaran FLN ini dilakukan langsung di bandara atau pelabuhan pada waktu orang pribadi berangkat ke luar negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 ditentukan besarnya FLN yang harus dibayar orang pribadi sebagai berikut:
(1)  Dalam hal menggunakan pesawat udara, besarnya FLN Rp. 1.000.000,00
(2)  Dalam hal menggunakan kapal laut besarnya FLN Rp, 500.000,00
Setelah membayar FLN di loket-loket pembayaran Bank Penerima FLN atau Unit Pelaksana FLN di pelabuhan/bandara, orang pribadi yang membayar FLN akan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN). TBPFLN ini merupakan bukti kredit pajak,
Pembayaran FLN dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dibayar sendiri oleh WP OP yang bersangkutan atau dibayarkan oleh perusahaan.
a. FLN Dibayar sendiri oleh WP OP yang bersangkutan
Dalam hal FLN dibayar sendiri, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan NPWP-nya. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada SPT Tahunan. Selain FLN yang dibayar sendiri, FLN yang dibayar oleh anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, juga termasuk pembayaran FLN yang dapat dikreditkan. Apabila Orang Pribadi tersebut tidak mencantumkan NPWP-nya maka pembayaran FLN tersebut tidak dapat dijadikan bukti pembayaran kredit pajak tahun berjalan.
b. FLN dibayar perusahaan
Dalam hal FLN dibayar dengan uang perusahaan, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan identitas pribadinya serta identitas dan NPWP perusahaannya. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang perusahaan pada SPT Tahunan. Kepergian ke luar negeri tersebut harus dalam rangka dinas perusahaan dan hanya untuk diri karyawan (tidak termasuk istri/keluarga).
Terdapat pengaturan khusus atas FLN yang dibayarkan oleh pegawai perusahaan-perusahaan yang dikenakan Pajak Perseroan tahun 1925 dan Pajak Bunga deposito dan Royalti tahun 1970. Contohnya adalah perusahaan Kontraktor Production Sharing (KpS) Pertamina yang kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1983 dan dalam kontrak dinyatakan tunduk pada UU PPh yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Bagi perusahaan KPS tersebut, FLN yang telah dibayarkan kepada pegawai merupakan penghasilan sekaligus kredit PPh Pasal 2L bagi karyawan. Sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya.

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (021) 86908595
Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)
CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813
Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Jasa Konsultan Pajak Tanah

mulai dari beresan pungutan, sampai azas manfaatnya selalu menjadi tanya pun dengan rencana pemerintah mengenakan pajak atas tanah ngangg...